Foto: Tim Infografis: Luthfy Syahban Jakarta - Sebanyak 5.108 unit KPR Sejahtera FLPP dan subsidi selisih bunga (SSB) diketahui belum dimanfaatkan oleh masyarakat alias menganggur. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini berbanding lurus dengan fakta di lapangan dari hasil wawancara ke beberapa debitur, yang mengaku meninggalkan rumah subsidi itu lantaran kualitas rumah dan jalan masuk jalan utama yang jauh dari lokasi.
Menanggapi hal ini, Direktur Konsumer Bank BTN, Handayani mengatakan, pihaknya selaku penyalur KPR subsidi telah mengikuti ketentuan Kementerian PUPR sesuai legal formal yang disyaratkan oleh regulator. Di antaranya kriteria penghasilan nasabah yang dibatasi, sampai surat pernyataan dari nasabah bahwa rumah akan ditempati dan lain-lain.
Menurutnya, jikalau ada temuan ada rumah yang belum ditempati, kemungkinannya mampu beragam.
"Misalnya nasabah pindah kerja di kota lain, jalan masuk ke lokasi yang belum memadai dan lain-lain," katanya kepada detikFinance ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Handayani mengaku, selaku pihak yang bertanggung jawab akan penentuan berhasil atau tidaknya pengajuan perlindungan subsidi KPR sudah mengikuti ketentuan dari yang ditentukan regulator, dalam hal ini Kementerian PUPR.
"Jika terkait dengan kualitas bangunan, maka developer wajib untuk memenuhi sesuai persyaratan yang telah tertuang pada Peraturan Menteri," pungkasnya.
Pemerintah sendiri telah menetapkan suatu standar rumah layak huni sehingga pihak bank selalu melaksanakan pemeriksaan harus terlebih dahulu ke lapangan sebelum mencairkan dana subsidi rumah dari pemerintah.
Saat ini, pemerintah tengah membuat standar gres kualitas perumahan subsidi. Jika pengembang tidak mematuhi standar kualitas pembangunan rumah bersubsidi yang telah ditetapkan, maka Bank penyalur KPR subsidi tidak akan mencairkan dana subsidi dari pemerintah kepada pengembang tersebut.
