Foto: Tim Infografis Zaki Alfarabi Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur gres DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memiliki kesepakatan kampanye mengenai penyediaan hunian bagi masyarakat DKI lewat aktivitas down payment (DP) 0 rupiah. Program ini diluncurkan dalam rangka mengatasi masalah kepemilikan hunian sebagian besar warga Jakarta, yang dikatakan belum punya rumah sendiri.
Program kepemilikan rumah DP Rp 0 ini diberikan untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah, tanpa perlu membayar uang muka rumah atau rusun yang harganya sekitar Rp 350 juta.
Lantas, realistiskah aktivitas tersebut?
Pengamat properti sekaligus Country Manager situs properti rumah123.com, Ignatius Untung mengatakan, harga yang dipatok tersebut terbilang sangat susah untuk mencarinya ketika ini di Jakarta. Pasalnya, ketika ini harga rusunami komersil termurah di Jakarta sendiri berkisar Rp 600 jutaan.
"Kalau mengacu ke harga rusunami komersil sekarang Rp 600 juta paling murah. Dengan hitungan normal, orang gaji Rp 12 juta saja masih belum bisa beli. Tapi jika lihat positifnya, mungkin ada perhitungan sendiri yang berbeda, entah harga sudah disubsidi sebagian atau bunganya juga sudah disubsidi sebagian," katanya ketika dihubungi detikFinance di Jakarta, Senin (16/10/2017).
Hal ini diamini oleh CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda. Jika disimpulkan gaji rata-rata penduduk Jakarta sebesar Rp 7,5 juta, maka perhitungannya kemampuan cicilannya ialah sebesar Rp 2,5 juta atau 1/3 dari jumlah gajinya.
Artinya, masyarakat bisa saja membeli rumah yang harga Rp 300 jutaan. Namun menurut dia, akan sangat sulit menemukan lahan di Jakarta ketika ini untuk membangun rumah dengan harga segitu. Sehingga duduk perkara lahan menjadi pertanyaan selanjutnya.
"Kalau kita mau buat rusunami, ujung-ujungnya memang bukan masalah pembiayaan, tapi masalah lahan. Tanahnya di mana. Karena ketika ini tanah-tanah yang ada itu enggak bisa lagi hak miliki. Karena jika beli tanah swasta itu harganya sudah mahal banget," tutur dia.
"Soal DP Rp 0, itu semua rekayasa pembiayaan, bisa semua. Kan jika kita lihat aktivitas sejuta rumah, FLPP DP nya pun sudah bisa 1%. Kaprikornus kita tidak usah memaksakan DP 0%. Karena akan banyak aturan yang harus kita buat lagi," tambahnya.
Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan sendiri menyebut aktivitas rumah dengan DP Rp 0 tersebut disebut akan berbentuk rumah susun atau vertikal. Nantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menalangi uang muka, sehingga masyarakat tak perlu membayar DP. Lokasi tanahnya pun bisa berada di tanah pemda dan pemerintah.
Kendati begitu, ia bilang DP Rp 0 sendiri gres bisa diterapkan pada 2018, bukan eksklusif setelah menjabat pada Oktober 2017. Sumber detik.com
