Foto: Tim Infografis: Luthfy Syahban Jakarta - Pemerintah menyiapkan denah pembiayaan gres khusus bagi masyarakat berpengasilan rendah (MBR) pekerja informal untuk dukungan jalan masuk pembiayaan ke perbankan membangun rumah tumbuh atau renovasi rumah. Skema pembiayaan ini disebut denah pembiayaan mikro perumahan bagi pekerja informal.
Lewat denah ini, pemerintah menyiapkan tenaga pendamping untuk membantu pekerja informal bisa menerima dukungan pembiayaan dari perbankan di 16 Provinsi yang telah diidentifikasi pemerintah.
Sebanyak 16 Provinsi itu di antaranya Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Banten, Jawa Timur, Bali, Kalbar, Kalsel, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku.
Dalam denah gres ini, masyarakat pekerja informal menyerupai petani, tukang cukur, pedagang kaki lima, sopir ojek, sampai nelayan akan dibantu oleh tenaga pendamping yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk mengelola dan mempersiapkan rencana pembangunan rumah tumbuh atau renovasi rumahnya.
Pekerja informal yang sudah dibantu oleh tenaga pendamping nantinya bisa menerima dukungan pembiayaan dari perbankan maksimal Rp 50 juta, dan bisa dicicil dalam waktu 5 tahun.
"Dananya itu bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah atau untuk membiayai pembangunan rumah tumbuh. Makara bisa dua," kata Dirjen Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti dalam Lokakarya di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Nantinya Pemda bersama tenaga pendamping di 16 provinsi itu akan bantu-membantu menggandeng komunitas masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap, yang kira-kira mempunyai kebutuhan rumah layak huni, dan bisa difasilitasi pembiayaan mikro perumahan oleh lembaga atau jasa keuangan yang telah melaksanakan perjanjian dengan pemerintah. Di antaranya Bank Kesejahteraan Ekonomi, BRI, Pegadaian, dan Yayasan Habitat for Humanity.
"Kalau BRI nanti akan lebih diarahkan untuk melayani MBR dan tidak tetap menyerupai petani, nelayan, pedagang kaki lima dan sebagainya. Sementara yang melalui BKE, itu nanti melayani komunitas PNS daerah, khususnya golongan 1 dan 2. Dan ini juga melalui kerja sama dengan induk koperasi pegawai republik Indonesia (IKPRI)," terang lana.
Dia berharap, setelah agenda ini diluncurkan, bank lain juga bisa tertarik untuk ikut menyalurkan pembiayaan mikro perumahan.
"Melalui aktivitas ini kita ingin menghidupkan kembali tugas pokja daerah dan pemukiman, sehingga mereka bisa menjawab juga duduk perkara di daerah, termasuk terkait perumahan untuk pengentasan daerah kumuh dan juga pengembangan wisata di daerah," tukasnya. Sumber detik.com
