Foto: Danang SugiantoJakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada 5.108 unit rumah KPR Sejahtera FLPP dan subsidi selisih bunga (SSB), yang belum dimanfaatkan oleh debitur, atau menganggur. Padahal, pemerintah mengeluarkan uang cukup besar untuk subsidi rumah, dalam rangka menyediakan kebutuhan rumah MBR.
Direktur Utama Bank PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Maryono mengatakan jumlah itu kecil dibandingkan jumlah rumah subsidi yang sudah disalurkan lewat BTN. Rasionya hanya sekitar 0,02%.
"Yang tidak dihuni itu cuma 5 ribu. Kami biayai 3,3 juta itu 0,02%. Kecil sekali," kata Maryono dikala ditemui di Plaza Mandiri, Kamis malam (5/10/2017).
Menurutnya, alasan rumah-rumah tersebut belum dihuni mampu terjadi oleh dua hal. Pertama, lantaran pembeli rumah harus menyiapkan banyak sekali kebutuhan terlebih dahulu sebelum menempati rumah, atau mampu jadi mengalami perpindahan lokasi kerja sehingga rumah tersebut harus ditinggal dulu.
Namun demikian, Maryono mengatakan, BTN selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terutama untuk pemeriksaan akseptor KPR subsidi semoga perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian/pengawasan KPR sejahtera dan SAA/SSB yang dilakukan BTN sesuai aturan.
"Kami dari BTN selalu ingatkan kepada penghuni KPR jika beliau janji, mundur terus akan dikasih penalti. Apa beliau mau bayar bunga subsidi atau non subsidi. Tapi jika dengan alasan jelas, bahwa tunggu 3 bulan, alasannya ialah kami harus ikuti UU pemerintah," tutupnya. Sumber detik.com
