Foto: Tim Infografis, Luthfy Syahban Jakarta - Salah satu akad kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur gres DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ialah jadwal down payment (DP) 0 rupiah. Program ini diluncurkan dalam rangka mengatasi duduk perkara kepemilikan hunian sebagian besar warga Jakarta, yang dikatakan belum punya rumah sendiri.
Belakangan diketahui, bahwa jadwal ini diperuntukkan bagi pekerja dengan penghasilan Rp 7 juta-Rp 10 juta per bulan. Sementara untuk masyarakat yang penghasilannya di bawah Rp 7 juta, akan disiapkan bagan kepemilikan rumah lainnya yang lebih memungkinkan.
Lantas, berapa bergotong-royong gaji masyarakat DKI Jakarta yang bisa menerima rumah dengan bagan DP Rp 0 ini?
Pengamat properti sekaligus Country Manager situs properti rumah123.com, Ignatius Untung berpendapat, kalau mengacu pada harga rusunami komersil termurah di Jakarta seharga Rp 600 juta saja, pendapatan yang diperlukan untuk mencicil apartemen tersebut setidaknya di atas Rp 12 juta.
"Kalau mengacu ke harga apartemen atau rusun komersil sekarang Rp 600 juta paling murah. Dengan hitungan normal, orang gaji Rp 12 juta saja masih belum bisa beli," katanya dikala dihubungi detikFinance di Jakarta, Senin (16/10/2017).
Terlebih kalau ditarik ke studi rumah123 terakhir ihwal kemampuan generasi milenial di Jakarta untuk memiliki rumah, bahkan gaji Rp 12 juta hanya bisa untuk membeli rumah dengan harga Rp 480 juta.
"Kalau ditarik ke studi kita terakhir ihwal milenial, untuk gaji Rp 12 juta, itu cuma bisa rumah harga Rp 480 juta. Itu kalau hitungan KPR nya normal," ungkapnya.
Namun demikian, ia mengaku belum tahu persis bagaimana bergotong-royong konsep kepemilikan rumah dengan DP Rp 0 yang dimaksud oleh kedua pemimpin gres Jakarta tersebut.
"Saya enggak tahu detailnya, penawarannya menyerupai apa. Karena ini hubungannya sama rumah yang ditawarkan menyerupai apa, tapak atau apartemen. Tapi kalau dapat rumah tapak, harga di bawah Rp 1 miliar di Jakarta, saya rasa enggak masuk nalar lagi itu ada. Kalau pun ada, tidak untuk jumlah yang cukup banyak buat dibangun ramai-ramai," ucapnya.
Dengan kondisi menyerupai itu, menurutnya hal yang harus dipikirkan oleh Pemda DKI ialah bagaimana membantu masyarakat Jakarta dalam membayar DP yang nantinya diwajibkan berapa, dan juga dukungan bunga terkait cicilan rumah yang akan dilakukan.
"Kalau memang mau dilakukan, yang harus diubah ialah ubah hitungan DP, harus bisa dikecilin. Kedua, bunga juga harus diubah. Karena kalau pakai bunga normal, Rp 480 juta saja buat gaji yang di atas Rp 12 juta itu sudah mentok," pungkasnya. Sumber detik.com
