Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Penyaluran kredit properti pada kuartal II-2017 tercatat mengalami perlambatan. Survei Bank Indonesia (BI) mencatat, penjualan properti residensial pada kuartal II-2017 menurun. Angkanya pada kuartal II-2017 yakni 3,61% atau lebih lambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar 4,16% (qtq).

Hal ini mengakibatkan pertanyaan, apakah benar daya beli masyarakat Indonesia ketika ini tengah lesu.

Asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI) mengakui, penjualan rumah non subsidi atau non MBR (masyarakat penghasilan rendah) masih menyampaikan angka yang stagnan.

Berdasarkan data Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, sampai final Juli 2017 jumlah rumah non MBR yang terbangun hanya mencapai 85.479 unit dari total target 287.013 unit rumah tahun ini. Hal ini berbanding terbalik dengan realisasi rumah MBR yang mencapai 414.223 unit rumah, dari target 712.987 unit rumah sampai final tahun.

Sekretaris Jenderal Realestat Indonesia (REI), Totok Lusida, menuturkan serapan penjualan rumah untuk non MBR tersebut dipicu oleh ditundanya pengeluaran masyarakat untuk belanja properti. Hal itu dapat dilihat dari jumlah simpanan tabungan di perbankan yang mengalami peningkatan. Tercatat jumlah tabungan di perbankan meningkat sampai 15%.

"Memang serapan sekarang per hari ini memang masih rendah. Tren untuk non MBR itu stagnan. Makanya kita harus men-trigger semoga masyarakat itu mampu ada keyakinan untuk belanja," katanya ketika dihubungi di Jakarta, Senin (14/8/2017).

Meski menolak mengatakan daya beli masyarakat lesu, namun beliau bilang hal tersebut lebih dikarenakan ada beberapa kebijakan pemerintah yang sedang dipantau oleh masyarakat untuk berinvestasi.

Ia mengatakan, ketika ini REI dan Bank Indonesia (BI) telah membentuk tim yang bertugas untuk mengkaji kendala apa yang tolong-menolong ada di masyarakat. Kajian tersebut diperlukan akan membantu pemerintah untuk mengambil kebijakan yang bertujuan menstimulus masyarakat untuk mau membelanjakan uangnya, termasuk di sektor properti.

"Memang REI dan BI membentuk tim bersama melaksanakan penelitian di seluruh Indonesia. Kita sudah ketemu tiap dua ahad dengan BI untuk meneliti jadinya itu untuk membuat kebijakan semoga makro ekonomi Indonesia jalan, masyarakat berani membelanjakan uangnya. Kebijakannya apa, kita belum tentukan bersama. Kita lagi analisa," ungkapnya.

Beberapa kebijakan yang tengah dikaji pemerintah yakni penurunan suku bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), percepatan perizinan pembangunan rumah, sampai kebijakan perpajakan.

"Salah satunya yakni spread suku bunga, sekarang BI menentukan 4,75%. Tapi bunga kredit berapa? Masih 12-14%. Bedanya terlalu besar. Ini yang harus kita kurangi, bagaimana caranya," tukasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BI, perlambatan sudah terjadi semenjak kuartal IV-2014 yang tadinya mencapai double digit. Kemudian terus turun ke posisi 4,02% pada kuartal II-2016, 4,16% pada kuartal I-2017 dan 3,61% pada posisi sekarang.

Indikasi perlambatan penjualan properti, terlihat dari perlambatan pertumbuhan penyaluran KPR dan KPA pada kuartal II-2017. Dengan catatan Rp 377,3 triliun atau hanya meningkat 0,55% (qtq) dan dibandingkan tahun sebelumnya melambat 1,84%.
Sumber detik.com