Foto: Tim Infografis: Luthfy SyahbanJakarta - Daya beli yang melesu turut mensugesti penyaluran kredit, termasuk penyaluran kredit properti yang juga mengalami perlambatan.
Pengamat menilai, dibutuhkan pelonggaran untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor properti ini. Misalnya penurunan uang muka ketika mengajukan kredit.
Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan kredit khususnya properti dan kendaraan bermotor dibutuhkan stimulus moneter ibarat aturan down payment (DP) atau uang muka kredit yang lebih rendah.
Ini artinya, Bank Indonesia (BI) harus menaikkan rasio loan to value (LTV) yang dikala ini 85% menjadi sekitar 90%-95%. LTV yakni nilai kredit atau jumlah pembiayaan yang mampu diberikan bank kepada pemohon kredit dengan jaminan atau agunan berupa properti atau kendaraan.
"Dengan kenaikan LTV, maka otomatis uang muka mampu lebih rendah. Dengan syarat uang DP 5% debitur mampu mengajukan dan mencicil kredit lebih mudah," ujar Bhima dikala dihubungi detikFinance, Senin (14/8/2017).
Dia menyebut, perubahan uang muka juga dibutuhkan mampu meringankan beban masyarakat untuk mengambil kredit, baik properti maupun kendaraan bermotor.
"Kebijakan ini diyakini akan sangat membantu masyarakat kelas menengah ke bawah, terlebih daya beli kelompok ini cukup lemah tiga tahun lalu," ujar dia.
BI menetapkan rasio LTV untuk kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah pertama 15%. Sedangkan untuk rumah kedua 20% dan rumah ketiga 25%.
Pada Juni 2017 kredit properti tercatat Rp 746,8 triliun atau tumbuh 12,1% dibandingkan periode bulan sebelumnya 13,7%.
Jika dijabarkan, penyaluran KPR per Juni 2017 tercatat Rp 382,3 triliun. Kredit konstruksi Rp 232,6 triliun dan kredit real estate Rp 129,2 triliun. Sumber detik.com
