Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Asosiasi pengembang properti, Realestat Indonesia (REI), mengakui masyarakat khususnya non MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) cenderung menunda untuk berinvestasi di bidang properti ketika ini. Hal tersebut membuat penyaluran kredit sektor properti juga mengalami perlambatan sampai kuartal II-2017.

Sekretaris Jenderal Realestat Indonesia (REI), Totok Lusida, mengatakan ada beberapa hal yang membuat masyarakat menunda pembelian rumah. Salah satunya yaitu suku bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang dirasa masih terlalu tinggi.

"Salah satunya spread suku bunga, sekarang BI menentukan (suku bunga acuan) 4,75%. Tapi bunga kredit masih 12-14%. Bedanya terlalu besar. Ini yang harus kita kurangi, bagaimana caranya," katanya ketika dihubungi, Senin (14/8/2017).

Masalah perizinan membangun rumah juga menjadi salah satu kendala pemerintah mampu mendorong masyarakat untuk berinvestasi di bidang properti. Pengurusan perizinan yang masih membutuhkan waktu lama, dan membuat konsumen menanggung biaya lebih sehingga harga jual rumah menjadi lebih tinggi. Sementara suku bunga KPR juga masih tinggi.

"Karena perizinan yang lama kan membuat beban cost of money terhadap pengembang. Itu membuat harga rumah menjadi mahal. Kalau selama ini kita mau bangkit perumahan kan izin minimal 2 tahun. Itu kan jadi cost of money. Kita beli tanah, dua tahun lagi gres mampu kita jual. Itu cost of money. Cost of money itu kan dibebanin ke masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, masyarakat juga dirasa masih ragu untuk investasi di bidang properti lantaran kebijakan fiskal pemerintah yang dikhawatirkan bakal mematok tarif pajak di luar dari perkiraan masyarakat.

"Jadi kita pendekatan ke pejabat pemerintah agar tidak membuat wacana-wacana yang membuat market ini takut. Salah satunya perpajakan. Kita sudah ketemu dengan Dirjen Pajak agar tidak menunjukkan kebijakan gres lagi. Kan sudah sebulan lebih ini Dirjen Pajak tidak menunjukkan perihal yang baru," sambungnya.

Ketiga hal ini kata ia tengah ditindaklanjuti bersama dengan BI, untuk menentukan langkah ibarat apa yang akan diambil untuk menstimulus daya beli masyarakat berinvestasi di sektor properti.

"Kebijakannya apa, kita belum tentukan bersama. Kita lagi analisa. Sehingga rakyat itu punya kepercayaan, bila mau beli rumah, bagaimana kebijakannya. Mulai dari perizinannya, perpajakannya, bunga banknya," tukas dia.
Sumber detik.com